Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022

PENETAPAN UPAH MINIMUM TAHUN 2023

KONSIDERANS

Menimbang:

a.	bahwa kebijakan penetapan upah minimum merupakan salah satu upaya mewujudkan hak pekerja/buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan;
b.	bahwa dengan mempertimbangkan aspirasi yang berkembang dalam menjaga daya beli masyarakat, perlu dilakukan penyesuaian atas kebijakan upah minimum tahun 2023 dengan tetap memperhatikan kelangsungan bekerja dan berusaha;
c.	bahwa kebijakan pengupahan merupakan kewenangan pemerintah pusat yang dilaksanakan oleh Menteri Ketenagakerjaan sehingga pelaksanaan teknis administratif ditetapkan dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan;
d.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023;

PENGERTIAN

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1.	Upah Minimum adalah upah bulanan terendah yang ditetapkan oleh Gubernur sebagai jaring pengaman.
2.	Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
3.	Dinas adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan provinsi.

POHON PERATURAN

•  

  • PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
    REPUBLIK INDONESIA
    NOMOR 18 TAHUN 2022
    TENTANG
    PENETAPAN UPAH MINIMUM TAHUN 2023

    • DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
    • MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,
    • KONSIDERANS
    • DASAR HUKUM
    • DIKTUM
  • BATANG TUBUH
    • BAB I KETENTUAN UMUM
      • Pasal 1
      • Pasal 2
      • Pasal 3
      • Pasal 4
    • BAB II PENGHITUNGAN NILAI UPAH MINIMUM
      • Bagian Kesatu Umum
        • Pasal 5
      • Bagian Kedua Upah Minimum bagi Daerah yang Telah Memiliki Upah Minimum
        • Pasal 6
        • Pasal 7
      • Bagian Ketiga Upah Minimum Bagi Kabupaten/Kota Yang Belum Memiliki Upah Minimum
        • Pasal 8
        • Pasal 9
        • Pasal 10
      • Bagian Keempat Upah Minimum Bagi Daerah Hasil Pemekaran.
        • Pasal 11
        • Pasal 12
    • BAB III TATA CARA PENETAPAN UPAH MINIMUM
      • Bagian Kesatu Upah Minimum Provinsi
        • Pasal 13
        • Pasal 14
      • Bagian Kedua Upah Minimum Kabupaten/Kota
        • Pasal 15
        • Pasal 16
      • Bagian Ketiga Pemberlakuan Upah Minimum
        • Pasal 17
    • BAB IV KETENTUAN PENUTUP
      • Pasal 18
  • PENUTUP

Dokumen:

1. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022